putusan phi tentang phk. Hukum dan Penelitian Hukum. putusan phi tentang phk

947,- yang meliputi: a) Pesangon 2 x 9 x Rp. Seharusnya yang dapat. PBR dan Putusan Kasasi Nomor. Tanggal 4 Desember 2017 — - PT. Putusan PHI PN Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat I di dalam pertimbangan hukumnya menjabarkan mengenai. 46 K/70/MEN/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang pencabutankeberadaan PTK. Salah satunya PHK tanpa disertai hak-hak, seperti pesangon dan uang penghargaan. PHK Buruh/Pekerja d i PT. (PHK) oleh tergugat per tanggal 1 Januari 2011. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di. 13 Tahun 2003 mengalami beberapa perubahan dan tambahan dan diatur dalam PP No. SUS-PHI/2013) Ayu Ratna HariPutri*, Sonhaji, Solechan. Amb). KUASA HUKUM Pasal 87 UU No. Petunjuk. Sus-PHI/2013, pertimbangan Mahkamah Agung: “Bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah kadaluarsa, baik ditinjau dari Pasal 1966 KUHPerdata, maupun Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur lewat tenggang waktu gugatan adalah 1 tahun. Pengaturan mengenai Uang Pisah sudah ada sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus-menerus Pasal 3 huruf (k) yang menyatakan “Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan. Norma Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, intinya membuka peluang pemberi kerja melakukan PHK dengan alasan buruh melakukan kesalahan berat. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:4 “Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Skripsi ini membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak oleh Pengusaha dalam Putusan PHI Tingkat I Nomor 05/Pdt. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi ruang bagi pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawan karena perusahaan tutup akibat beberapa hal, salah satunya keadaan memaksa ( force majeur ). 1. Pbr dan Putusan No. com telah mengadakan Pelatihan Hukumonline 2012 yang berjudul “Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sesuai Undang-Undang No. Kategori. 13 Tahun 2003. Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pdt. Pbr. Pengertian perjanjian Kerja dan Jenis perjanjian kerja. Membatalkan putusan PHI Pekanbaru Nomor 23/G/2011/PHI. PHI yang dimaksud dalam artikel ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Setelah keluar putusan dari PHI, kata Radja, ribuan karyawan tersebut kembali melayangkan gugatan ke PN Bandung pada bulan Maret 2022 dengan inti perkara yang sama yakni memohon untuk dilakukan PHK. Muhammad Kharisma. Sus-PHI/2018 yang kemudian dianalisis dengan UUK, peraturan-peraturan terkait. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 berupa :- Uang Pesangon 2 X 4 Bulan X. Di putusan akhir, hakim PHI mewajibkan pengusaha membayar upah selama lima bulan. . Dalam praktik peradilan, hakim PHI tidak memiliki sikap yang sama mengadili batas upah proses. KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK . Terhadap Putusan PHI Bandung, PT Banteng Pratama Rubber mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan permohonan kasasi diterima. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pemohon-10 adalah perorangan warga negara Indonesia. Begini Perubahan Urutan PHK Setelah Terbit UU Cipta Kerja. Putusan PHI PN Medan No. Tidak ada pesangon (jika menurut putusan pengadilan pengusaha tidak terbukti melakukan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 4. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian. Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat: BENI KAHAR. Pendekatanmestinya, maka berlaku Pasal 160 UU No. Sus-PHI/2017/PN Jap. Pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan putusannya, yaitu putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir, karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, didalamnya mengandung hubungan hukum yang tetap dan pasti, antara pihak yang berperkara. BDG tanggal 20 Oktober 2014, yang menolak gugatan permohonan PHK oleh perusahaan Tergugat, telah dimohonkan Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tertanggal 31 Maret 2015, yang amarnya:. PHK karyawan harus dilakukan menurut prosedur yang diatur dalam PP No 35 Tahun 2021 Pasal 37-40 dan UU Ketenagakerjaan Pasal 157A. Sus-PHI/2023. com - UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja ( PHK) antara pengusaha dan pekerja. Putusan PHI selain memuat ketentuan pada Pasal 102 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga mencantumkan hari dan tanggal. Berdasarkan kronologis yang Anda ceritakan, seorang karyawan sedang berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) terkait tuntutan gaji yang telat dibayarkan perusahaan dan di saat yang bersamaan perusahaan sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat. 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004. Penulis berkesimpulan bahwa putusan. Sedangkan putusan PHI mengenai perselisihan kepentingan dan. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menganggap putusan PHI dalam perkara Bambang Wisudo ini tidak memberikan perlindungan bagi Serikat Pekerja. Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi. Setelah bekerja selama empat tahun tiga bulan, perusahaan tempat Rara bekerja mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal. 5 KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Sus-PHI/2023. Sus-PHI/2015/PN Gto. Sus-PHI/2020/PN PLK MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KONTRAK KERJA OLEH PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR. 13/G/2011/PHI. 35 Tahun 2021. JPR Dalam Pertimbangan Hakim, Hakim pada pokoknya menyatakan: 1) Menimbang, bahwa Penggugat dapat memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan […] Ulasan Lengkap. Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disertai ulasan Hukum JIlid 1. Sus- PHI/2016/PN. Ini langkah paling pahit yang diambil. Tenaga kerja ini tidak terima setelah di PHK secara sepihak akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan dan Hakim menimbang dan mengabulkan sebagian ggugatan penggugat. Pada dasarnya, pekerja/buruh yang mengundurkan diri itu harus memenuhi syarat [Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No. 127/VZT/2014/ PHI. tidak mengatur secara khusus eksekusi putusan dibidang PHK. Dalam pertimbangannya,. Khoirul, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti. Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pdt. 270/Pdt. Peradilan Hubungan Industrial. ;13. Sebelum membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang di putus hubungan kerjanya, perlu dikaji tentang hubungan kerja. Keputusan ini muncul dalam sidang kasus PHK di PHI Kota Bandung, Senin (20/9/2021). risalahpenyelesaian melalui mediasi tentang Pemutusan Hubungan Kerja,telah dilampirkan Penggugat dalam surat gugatan tentang PHK,. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Indisipliner Pekerja (Studi Kasus Putusan Perkara 529 K/Pdt. PHK Akibat dari Kondisi Tertentu. Pada putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi dari pengadilan hubungan. formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat. Sus-PHI/2017 (Kahar Husain Vs PT Iswanto) tanggal 13 Juli 2017. Atas Anjuran tersebut, Para Penggugat menyatakan menerima. (PENGGUGAT) tahun 2020-2022 tentang PHK karena alasan mendesak yang. METODEMahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Pasal 157A, maka Hakim dapat menghukum pengusaha untuk membayar upah proses selama dalam masa skorsing sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sesuai. Jkt. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-undang No. SBY yang diajukan oleh Terlawan atau semulaPenggugat,. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktobe r 2004. Pengusaha dalam menghadapi para pekerja hendaknya menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya. 13 Tahun 2003. 966 K/Pdt. Mengacu perubahan urutan PHK sebagaimana diatur UU No. C. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”) Begini tata cara PHK menurut ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan jo. PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun. Sus-PHI/2021/PN Sby. Pengertian dan fungsinya dijelaskan sebagai berikut, Pengertian PHI. Putusan Mahkamah Konstitusi No. Brief Answer: Pelanggaran oleh pihak Pekerja yang mengakibatkan kerugian berat bagi pihak Pengusaha, melahirkan hak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pengusaha. Panarub Dwikarya”. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu. Tanggal 29 Agustus 2023 — Penggugat: LBH Pasmas Kalbar Tergugat: PT Palma Asri Sejahtera 9 — 6. Raut kekecewaan tampak diwajah Bambang Wisudo, wartawan Kompas divisi Humaniora itu di-PHK sejak Kamis (30/08). INDAKO TRADING COY, diwakili oleh Leo Wijaya, SE. Pasal 162 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan: (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hakTenaga Kerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Secara Sepihak dan Tanpa Ganti Rugi dari Perusahaan (Studi tentang Putusan Perkara Nomor 33/G/2013/PHI. Karena seharusnya, pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Put. RSS. 7 Pasal 56, Undang-Undang No. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan ke Dinas Tenaga KerjaKota Gorontalo upah Penggugat dengan temanteman pekerja selama3 Bulan dibayarkan sebesar Rp. UU No. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan. Hubungan Industrial (PHI). Putusan Nomor 545 K/Pdt. 2 melakukanpengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terutama ketentuan PHK. (PHK) di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; j. 3) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu: a) Kamus Hukum b) Kamus Bahasa Indonesia b. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun. Analisis Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1065K/Pdt. Sekalipun PHK dimungkinkan untuk dilakukan, namun dalam situasi pandemi Covid-19 ini sebaiknya dijadikan sebagai jalan terakhir. Hukumonline. net – Pada tanggal 28 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 012/PUU-I/2003, yang menetapkan bahwa ketentuan pada pasal 158 dalam UU no. com: Putusan perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) nomor 14 tahun 2022, Hakim mengabulkan gugatan penggugat 1, 5 sampai 12 yang menyatakan bahwa seluruh surat PHK itu batal demi hukum. 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang. I ini merupakan putusan tingkatkasasi terhadap gugatan perselisihan tentang PHK,. 500. JDIH Pemerintah. 37/PUU-IX/2011 ini meluruskan 22004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. 3. Tentang Tokopedia Mitra Tokopedia Mulai Berjualan Promo Tokopedia Care. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang. Tanggal 14 September 2021 — Penggugat: adalah perselisihan yang timbul karena tidakdipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadapketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan,atau perjanjian kerja bersama. Buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Lihat Detail. MIGAS masih tetapbertanggung jawab atas putusannya sekalipun PTK. Sus-PHI/2018/ PN. 497/KBFMF-IR/FOM/XI/22 yang ditandatangani oleh Martina Haryanto selaku Head of HR. 1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Secara definisi,. Sus-PHI/2023/PN Ptk. Analisis Hukum Terhadap Putusan Tentang Pengusaha Yang Mem PHK Karyawannya Dengan Alasan Mangkir (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 05/G/2008/PHI. Untuk dapat mengetahui bagaimana pemenuhan upah buruh atau pekerja yang tidak dipenuhi haknya. Pbr tanggal 24 November 2011. Meski demikian, pengadilan juga menilai aksi mogok kerja yang dilakukan buruh CV Sandang. Menurut Jeremias Lemek, gugatan adalah suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasasi orang lain atau yang dilanggar orang lain, melalui pengadilan. Sus-PHI/2016, dan. Bahwa mengingat PHK tersebut tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum, maka menurut Pasal 170 UU No. Sus-PHI/2016)Begini Perubahan Urutan PHK Setelah Terbit UU Cipta Kerja. PHK karena Pelanggaran Berat. SusPHI/2017/PN Plg029a/SNS/ PKWT /III/2014, tertanggal 01 Maret 2015 masa kerja 1 Maret2015 sampai. PHI. Sebelum ada UU Cipta Kerja, ihwal PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan hal ini sangat jauhberbeda dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat, yang mengajukangugatan terhadap penggugat melalui Pengadilan Hubugan Industrial;Bahwa dilihat dari waktu atau masa berlakunya pasal 169 UndangUndang No. 658K/Pdt. dan Putusan MA No. 2% Ririn Zulpani Siregar - Tinjauan Yuridis Pembagian Hak Normatif Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara. perusahaan Debitor tentang perselisihan hak atau 1. IBLAM Law Review Vol. Sus-PHI/2014. Mahkamah Agung RI: Jl. Beragam Putusan Atas PHK Karena Kesalahan Berat. 732. Sus-PHI/2023/PN Pbr. Putusan hakim menghukum pengusaha membayar upah proses selama enam bulan. SUS-PHI/2016/PN. 00. PHK terdapat 4 jenis, yaitu: PHK oleh Pengusaha, PHK oleh Pekerja, PHK demi Hukum, dan PHK atas dasar putusan pengadilan. Referensi: SOP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus, tentang Penyelesaian Berkas Permohonan Peninjauan Kembali PHI, diakses pada 20 Agustus 2018, pukul 14. Perusahaan dapat melakukan PHK sebagai dampak pandemi Covid-19 dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (3) UU No. Pengadilan Pajak. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Upah Proses Tentang Batasan Lamanya.